Home Uncategorized Konsep Perlindungan Hukum tentang Privasi Online

Konsep Perlindungan Hukum tentang Privasi Online

263
0

Sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habeas data” yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Portugal adalah salah satu contoh negara yang telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional, yaitu Pasal 35 Undang-Undang Dasr miliknya. Selain itu, Armenia, Filipina, Timor-Leste, Colombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbendaan sejarah dan budaya yang juga telah mengakui peran perlindungan data dalam memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungan data privasi di dalam konstitusi mereka. (Dewi, 2016:26)

Asean Rights Declaration yang baru saja diadopsi negara-negara ASEAN juga secara jelas mengakui ha katas data privasi (Pasal 21). Dewasa ini, setidaknya ada lebih dari 75 negara telah banyak negara yang undang-undangnya mengatur perlindungan data (Graham Greenleaf dalam Dewi, 2016:26).

Di Indonesia sendiri, isu mengenai pentingnya perlindungan hak atas privasi mulai menguat seiring dengan makin meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet dalam beberapa tahun terakhir. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni denda hingga 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar.

 

Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.