Pada sebuah perbincangan di sela-sela coffee break acara FGD multi-stakeholder, seorang kawan melontarkan pertanyaan:
“Mas, kalau seandainya harus memilih, sebenarnya mana yang lebih penting antara melakukan pemberdayaan masyarakat, advokasi ke pemerintah, atau bersinergi dengan industri dalam konteks menyelesaikan persoalan digital?”
Mendengar pertanyaan itu, saya sejenak tertegun. Pikiran saya menerawang jauh, merangkum perjalanan hampir 13 tahun berkecimpung di isu dunia digital dan perlindungan anak. Otak saya bekerja dalam kecepatan tinggi, mencoba memetakan jawaban.
Selama ini, saya merasa beban atas maraknya kejahatan digital selalu ditimpakan kepada masyarakat. Masyarakat dituntut harus terliterasi, teredukasi, dan mampu menciptakan ekosistem yang baik—dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Namun, saya berkeyakinan bahwa kemampuan masyarakat ada batasnya. Dalam kacamata materialisme kultural, ada komponen-komponen pada tataran superstruktur yang berada di luar kendali mereka. Dari perspektif ini, masyarakat sering kali justru menjadi korban dari internalisasi teknologi baru.
Jika kita melihat struktur yang lebih luas, ada tiga aktor utama penentu ekosistem digital selain masyarakat itu sendiri: Pemerintah, Industri, dan CSO/NGO. Secara antropologis, ketiganya memang bagian dari masyarakat, tetapi masing-masing memiliki kadar kuasa yang sangat berbeda.
Pertama, Pemerintah. Mereka adalah segelintir pihak yang memegang otoritas penyelenggaraan negara. Pemerintah memiliki wewenang menciptakan kebijakan yang mampu mengubah ‘medan tempur’, lengkap dengan pengerahan sumber daya material maupun konsentrasi politik. Hal ini jelas tidak dimiliki masyarakat biasa, terutama mereka yang berada di spektrum paling bawah yang bahkan tidak memiliki pilihan untuk menentukan apa pun.
Kedua, Industri. Industri memegang modal kapital dan pengetahuan teknis untuk menciptakan teknologi. Sebagai pihak yang paling diuntungkan dari perkembangan ini—bahkan tak jarang mengeksploitasi waktu dan perhatian publik, termasuk anak-anak—industri harusnya memiliki kesadaran penuh dan tanggung jawab moral. Mereka wajib memikirkan konsekuensi kebocoran data, pelibatan anak di platform mereka, serta keamanan setiap inci teknologi yang dirilis. Kita tidak bisa menyerahkan beban teknis ini ke masyarakat. Seorang ibu yang sehari-hari memikul beban ganda di rumah tangga, misalnya, tentu tidak memiliki waktu untuk mempelajari letak fitur parental control pada suatu aplikasi.
Ketiga, CSO atau NGO. Sebagai entitas sipil, mereka memiliki privilese pengetahuan dan kesadaran untuk menggerakkan perubahan. Baik yang didanai donor maupun yang bekerja secara sukarela, CSO memiliki modal sosial untuk melangkah—hal yang tidak dimiliki oleh masyarakat awam.
Lantas, kembali ke pertanyaan awal: Siapa yang sebenarnya perlu diubah?
Selama bergabung di CSO, saya memilih bergerak di akar rumput. Namun, nyatanya tetap ada batasan. Ini bukan berarti upaya peningkatan kapasitas atau co-creation di tingkat bawah harus berhenti, karena saya percaya akar rumput memiliki daya tahan dan potensinya sendiri.
Pada akhirnya, semua komponen—termasuk akademisi—memiliki peran sekaligus batas kemampuannya masing-masing. Industri berfokus pada profit (meski mulai menyadari pentingnya ethical tech), sementara Pemerintah dan CSO idealnya berdiri di atas kepentingan warga.
Jadi, jika ditanya siapa yang harus diubah terlebih dahulu, jawaban saya: Tergantung siapa Anda, serta sebesar apa sumber daya dan kapasitas yang Anda miliki.
Semua entitas perlu diubah, tetapi melakukan perubahan secara bersamaan adalah hal yang mustahil. Fokuskan lembaga atau diri Anda pada satu kepingan peran, lalu serahkan kepingan lainnya kepada pihak yang tepat. Di sinilah letak kebijaksanaannya. Tangan kita tidak akan cukup luas untuk memeluk bumi sekaligus.
Pahami dulu siapa diri kita, lalu tentukan fokus perubahan sesuai batas kemampuan. Sebab pada akhirnya, tidak peduli dari mana ia dimulai, setiap langkah perubahan menuju arah yang lebih baik akan selalu bernilai.
